Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November hingga Desember 2025 telah menewaskan 990 jiwa, menyebabkan 222 orang hilang, 5.400 luka-luka, dan mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 72 triliun. Makalah ini menganalisis secara komprehensif usulan penggunaan helikopter angkut berat seperti Mi-26 Halo, Sikorsky S-64 Skycrane, dan Boeing CH-47F Chinook untuk meningkatkan efektivitas respons bencana. Analisis mencakup spesifikasi teknis, evaluasi keuangan berdasarkan standar akuntansi internasional, perbandingan benchmark global, serta rekomendasi infrastruktur pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan helikopter angkut berat dapat meningkatkan produktivitas operasi hingga 128% dengan pengurangan biaya per ton hingga 44%, menghasilkan ROI sebesar 292% dalam konteks pengurangan kerugian bencana. Ruang diskusi : https://respon.seratus.xyz

Menjelang pergantian tahun 2025, wacana reshuffle kabinet kembali menghangat dengan merekomendasikan tiga nama menteri berat untuk dievaluasi: Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM, Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan, Partai Amanah Nasional/PAN), dan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan, Partai Solidaritas Indonesia/PSI).

Moratorium darat yang diinisiasi pemerintah , jika diperkuat dan dikaitkan erat dengan target restorasi ekosistem dan komitmen iklim , dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan . Makalah Ilmiah: Moratorium Darat, Blue Economy, Infrastruktur Maritim, dan Kelayakan Finansial dalam Perspektif Standar Internasional Udang dan rumput laut menawarkan peluang ekonomi yang besar, baik dalam USD maupun IDR, tetapi hanya akan menjadi motor pembangunan jangka panjang apabila: • Dikelola dalam kerangka tata ruang yang melindungi hutan dan ekosistem pesisir. • Ditopang infrastruktur pelabuhan, navigasi, dan keamanan yang memenuhi standar internasional (IHO, ISPS). • Didasarkan pada studi keuangan yang prudent, transparan, dan mengikuti best practice akuntansi serta manajemen risiko. Pendekatan yang mengintegrasikan “ lampu merah ” ekologi , peluang pasar global, infrastruktur kelas dunia, dan disiplin keuangan akan menempatkan Indonesia ...

Debat antara strategi konglomerat diversifikasi dan perusahaan fokus merupakan isu strategis yang kompleks tanpa jawaban tunggal. Berdasarkan penelitian komprehensif terhadap praktik bisnis global dan Indonesia, ditemukan bahwa kedua pendekatan memiliki keunggulan kontekstual yang berbeda. Diversifikasi terkait (related diversification) menunjukkan kinerja optimal dengan ROA 26,8%, sementara diversifikasi tidak terkait (unrelated diversification) unggul dalam ROE mencapai 81,7%. Perusahaan fokus mempertahankan kinerja stabil di berbagai metrik dengan ROA 22,1% dan margin keuntungan 16,4%. Dalam konteks Indonesia, sektor UMKM dengan 64,2 juta unit berkontribusi 61,07% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, membuktikan kekuatan model bisnis fokus berskala kecil-menengah . Sebaliknya, konglomerat seperti Astra International dengan strategi diversifikasi terkait mencatat pendapatan Rp330,9 triliun (sekitar USD 19,84 miliar) pada 2024, menunjukkan efektivitas diversifik...

Industri kelapa sawit Indonesia telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai USD 22,9 miliar pada 2024 dan volume ekspor 24,2 juta metrik ton. Namun, analisis mendalam terhadap distribusi nilai tambah menunjukkan ketimpangan struktural yang serius: petani produsen Tandan Buah Segar (TBS) hanya menerima 12% dari total nilai tambah rantai pasok, sementara sektor hilir (downstream) — khususnya oleokimia — menguasai 32% nilai tambah.

Inisiatif 12 Program Unggulan dengan total alokasi Rp 515,24 Triliun (USD 30,93 Miliar) merepresentasikan pergeseran fundamental dalam kebijakan fiskal Indonesia. Program ini beralih dari orientasi infrastruktur fisik konvensional (hard infrastructure) menjadi pembangunan kapabilitas manusia dan ekonomi pedesaan (soft infrastructure dan rural-based stimulus). Namun, besarnya skala intervensi ini membawa risiko fiskal dan operasional signifikan. Analisa mengidentifikasi bahwa Tantangan Rantai Pasok (Supply Chain) dan Tata Kelola Dana (Governance) merupakan kendala utama yang dapat mendegradasi efektivitas program hingga 30-40% jika tidak dimitigasi dengan baik. Rekomendasi Kunci: • Penerapan Phased-Rollout berjenjang (Prioritas 1-3 dalam 18 bulan pertama) • Standar akuntansi Full Accrual dengan transparansi Blockchain • Reformasi rantai pasok sebagai fondasi implementasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah paradigma regulasi lingkungan di Indonesia dengan menyederhanakan perizinan dan melemahkan instrumen perlindungan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dampak komprehensif kebijakan tersebut terhadap kerusakan lingkungan, frekuensi bencana hidrometeorologi, dan implikasi finansial nasional menggunakan data empiris 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penghapusan Izin Lingkungan, dan dominasi sanksi administratif telah mempercepat laju deforestasi hingga 337.000 hektare pada 2020 dan meningkatkan risiko bencana. uu-cipta-kerja-2020-analisis-komprehensif-dampak-lingkungan-risiko-bencana-dan-implikasi-finansial-di-indonesia

Makalah ini menganalisis secara komprehensif evolusi regulasi perizinan lingkungan Indonesia dalam periode 2020–2025 dan dampaknya terhadap tata kelola lingkungan serta upaya mitigasi bencana . Penelitian ini menemukan tiga fase transformasi regulasi utama: (1) fase konsolidasi berbasis keseimbangan ekonomi-ekologi (2020–2021) melalui PP 22/2021, (2) fase pergeseran paradigma fundamental (2022–2023) dengan UU Cipta Kerja dan UU No. 6/2023, dan (3) fase digitalisasi dan efisiensi penuh (2024–2025) melalui PP 28/2025 dan PP 26/2025. Analisis komparatif dengan standar internasional menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mendekatkan diri pada praktik best practice global, khususnya dalam hal integrasi perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) yang sejalan dengan praktik OECD dan standar ISO 14001. Namun, tantangan substansial tetap ada dalam hal implementasi, penegakan hukum, dan partisipasi publik.

Kepulauan Seribu adalah aset nasional tak ternilai yang meliputi 107.489 hektare ekosistem laut dengan keanekaragaman tinggi (>200 spesies karang, 300+ spesies ikan, populasi penyu terancam punah). Makalah ini mengevaluasi dua konsep berbeda yang sering dicampuradukan: 1. Reklamasi Alami dengan Sampah (Natural Land Reclamation with Waste) - Menggunakan sampah sebagai material pengisi untuk memperluas pulau 2. Pusat Olah Sampah Terintegrasi Modern (Integrated Waste Processing Center) - Fasilitas pengolahan sampah berteknik tinggi Temuan Utama: • Konsep 1 (Reklamasi dengan Sampah): SANGAT TIDAK LAYAK - Risiko lingkungan katastropik, dampak jangka panjang irreversibel • Konsep 2 (Pusat Olah Sampah): LAYAK TEKNIS TETAPI TIDAK LAYAK EKONOMIS & SOSIAL - Efisiensi buruk dibanding alternatif darat Rekomendasi Final: Alihkan investasi ke Integrated Circular Waste Center di daratan Jabodetabek dengan teknologi mutakhir, Extended Producer Responsibility (EPR), dan peng...

Perkembangan Kapal Selam Autonomous (KSOT) yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia di bawah kepemimpinan Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang (lahir 14 Maret 1971) merepresentasikan pencapaian signifikan dalam industri pertahanan maritim Indonesia. Pada 30 Oktober 2025, platform KSOT-008 berhasil menyelesaikan uji coba penembakan torpedo di Selat Madura, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Muhammad Ali.

Makalah ini menganalisis secara komprehensif perkembangan ekonomi hijau (green economy) Singapura dalam konteks tekanan ekonomi domestik yang signifikan pada periode 2024-2025, mencakup krisis sektor Food & Beverage (FnB), peningkatan pengangguran, dan risiko geopolitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif-kuantitatif berdasarkan data sekunder dari sumber kredibel internasional dan pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa Singapura menghadapi "perfect storm" ekonomi—dengan 3,047 bisnis FnB tutup pada 2024 (tertinggi dalam 20 tahun), pengangguran kaum muda mencapai 5.7%, PHK massal di sektor teknologi, dan kebocoran ekonomi mencapai USD 4 miliar akibat eksodus belanja ke Johor Bahru. Di tengah tantangan ini, Singapura melakukan pivoting strategis dengan memperkuat aliansi dengan Jepang melalui Japan-Singapore Creation Platform (JSCCP) untuk investasi hidrogen dan amonia, sekaligus mengakselerasi ekonomi hijau melalui penerbitan green bond sebesar...

Singapura menghadapi tantangan ekonomi multidimensi yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir. Makalah ilmiah ini menganalisis secara mendalam krisis struktural yang dialami negara kota tersebut, ditandai dengan penutupan massal 3.047 bisnis Food & Beverage (F&B) sepanjang 2024 dan 2.431 outlet dalam 10 bulan pertama 2025, eksodus konsumen ke Johor Bahru mencapai 11 juta kunjungan (Januari-Juli 2025), serta PHK massal di perusahaan teknologi global. Strategi geopolitik Perdana Menteri Lawrence Wong untuk mendekatkan diri dengan Jepang sebagai "kekuatan besar paling terpercaya di Asia Tenggara" merupakan respons strategis terhadap risiko sanksi Barat akibat praktik "Singapore washing" dan ketergantungan ekonomi pada China. krisis-ekonomi-singapura-dan-strategi-geopolitik-gandeng-jepang-implikasi-dan-peluang-bagi-indonesia

Sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia menghadapi dilema fundamental: bagaimana mencapai target kuantitatif penanganan kasus korupsi tanpa mengorbankan prinsip keadilan prosedural dan kualitas investigasi. Fenomena ini memanifestasikan dirinya melalui mekanisme tunjangan kinerja (tukin) yang dikaitkan dengan pencapaian target penangkapan, yang menciptakan perverse incentive bagi aparat penegak hukum (Kejaksaan, Polri, KPK) untuk memprioritaskan pencapaian angka daripada keberhasilan substantif perkara. Pertanyaan kritis yang diajukan dalam konteks ini adalah: apakah sistem performance-based incentive untuk penindakan korupsi justru mendorong kriminalisasi kebijakan pemerintah dan pengusaha BUMN ketimbang penanganan korupsi sungguhan? sistem-penargetan-penindakan-korupsi-di-indonesia

Antara 21-29 November 2025, Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli) di Sumatera Utara mengalami banjir bandang dan longsor terparah dalam dekade terakhir. Bencana ini menimbulkan 51 desa terdampak (42 kecamatan), lebih dari 100 kematian, puluhan ribu pengungsi, dan kerusakan infrastruktur masif. Temuan Kritis: Bencana ini bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem (150-300 mm dengan karakter tropis siklon), melainkan bencana ekologis hasil kegagalan kumulatif regulasi. Deforestasi sistematis oleh tujuh perusahaan ekstraktif telah menghilangkan 50,000-75,000 hektar tutupan hutan di DAS Batang Toru selama 10-15 tahun terakhir, mengurangi kapasitas “spons raksasa” penyerap dan penyimpan air hingga 30-40%. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-aT2juH7_xgGT80cMHs01_kVdRcOTgLwmTIQ6MuRKtIQdbFehFFeb9gsjElAecWWfiCp8TeGmpVjCUixnmGw5gIkg4qBDPSocWBtEvKpzVqEeE1JPJJ0WBVT7NhGTNkv7AMof3RCtp2YPaUTw4vfH66HzCanAnd5FfrQhzitQNQmrNQzVjvKibqe5sDg/s1600/Gambar-ce6d2437...

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, merepresentasikan infrastruktur aviasi modern yang dikembangkan dalam konteks zona industri terpadu. Dengan luas kawasan industri 2.000 hektar dan status bandara khusus yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 (efektif 8 Agustus 2025), bandara ini telah mencapai status internasional dengan batasan operasi khusus untuk keperluan medis, penanganan bencana, dan pengangkutan kargo yang mendukung kegiatan usaha pokok.

Makalah ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kebangkitan dan kejatuhan Alice Guo (Guo Hua Ping), mantan walikota Bamban, Tarlac, Filipina. Terpilih pada tahun 2022, Guo awalnya dipuji karena membawa kemakmuran ekonomi ke wilayah pedesaan tersebut. Namun, investigasi selanjutnya mengungkap bahwa "kemakmuran" tersebut didorong oleh aliran dana ilegal dari sindikat perjudian lepas pantai (Philippine Offshore Gaming Operators - POGO) yang terhubung dengan skandal pencucian uang senilai USD 2 miliar (SGD 3 miliar) di Singapura. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis forensik keuangan untuk membedah struktur Baofu Land Development, anomali arus kas, dan kegagalan Due Diligence dalam sistem perbankan yang memungkinkan infiltrasi asing ke dalam infrastruktur politik lokal.

By Green Berryl Bubuk mesiu adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia, dan merupakan salah satu dari *Empat Penemuan Besar Tiongkok Kuno*. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja dan berasal dari Cina pada abad ke-9 Masehi. ### Penemuan Awal oleh Alkimia Cina Bubuk mesiu ditemukan oleh *ahli alkimia Cina selama Dinasti Tang* (abad ke-9) ketika mereka sedang melakukan eksperimen untuk mencari ramuan kehidupan abadi.[1][2] Catatan tertulis paling awal tentang bubuk mesiu ditemukan dalam teks-teks Taois sekitar tahun 850 Masehi dalam sebuah buku berjudul Classified Essentials of the Mysterious Tao of the True Origin of Things.[2] Pada tahun 850 Masehi, seorang alkimia mencampurkan 75 bagian kalium nitrat dengan 15 bagian arang dan 10 bagian belerang.[3] Alih-alih menghasilkan ramuan keabadian, campuran tersebut meledak ketika terkena api, membakar tangan dan wajah para alkimia, bahkan melahap seluruh bangunan tempat mereka bekerja.[3] Kal...

Makalah ini menganalisis secara komprehensif kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan Indonesia dengan membandingkan praktik terbaik internasional dari Brazil, Chile, Norwegia, dan Australia. Pernyataan Presiden Lula da Silva di KTT G20 Afrika Selatan 2025 tentang kedaulatan mineral kritis menjadi titik tolak analisis terhadap empat hipotesis penyebab kebocoran nilai SDA: kelemahan posisi tawar, korupsi sistemik, kepentingan oligarki, dan kegagalan perencanaan strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan hilirisasi yang progresif, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi nilai tambah, diversifikasi investasi, dan pengelolaan dana hasil SDA secara berkelanjutan. Rekomendasi mencakup penguatan model joint venture seperti CODELCO-Chile, pembentukan sovereign wealth fund berbasis mineral, peningkatan local content requirement berbasis kapabilitas, dan reformasi tata kelola sesuai standar EITI.

Akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022 menghasilkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,25 triliun (USD 78,1 juta), sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap mantan Direktur Utama Ira Puspadewi pada November 2025. Makalah ini menganalisis secara komprehensif penyimpangan dalam proses akuisisi, metodologi penilaian aset, kualitas due diligence, dan praktik tata kelola korporat yang menyimpang dari standar internasional. Melalui analisis forensik akuntansi, valuasi aset dengan pendekatan International Valuation Standards (IVS), dan perbandingan dengan praktik terbaik OECD dan standar internasional lainnya, makalah ini mengidentifikasi kegagalan sistemik dalam governance BUMN. Penelitian menunjukkan bahwa 95% armada kapal berusia lebih dari 30 tahun (melampaui umur ekonomis maksimal), 30% kapal masih terbengkalai di galangan kapal, dan valuasi PT JN dilakukan dengan metodologi yang tidak in...

Makalah ini menganalisis secara komprehensif potensi System of Rice Intensification (SRI) Organik Indonesia yang dikembangkan oleh Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita (ITB) dan Ir. Alik Sutaryat sebagai solusi kedaulatan pangan nasional. Penelitian ini mengevaluasi aspek agronomis, ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan melalui pendekatan multidisiplin dengan benchmark internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa SRI Organik mampu meningkatkan produktivitas hingga 56% (dari 5,0 menjadi 7,8 ton GKP/ha), mengurangi biaya produksi 3,07%, dan meningkatkan keuntungan petani 198,59% dibandingkan sistem konvensional. Analisis kelayakan finansial koperasi pertanian berbasis SRI Organik menunjukkan NPV positif (Rp 22,15 miliar), payback period 0,07 tahun, dan ROI 1.487% per tahun, mengindikasikan model ini sangat layak. Makalah merekomendasikan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan mengadopsi best practices dari National Agricultural Cooperative Federation (NACF) Korea Selatan dan ...

Melalui media ini Kami seluruh keluarga keturunan Eyang Hasan Anwar Majasem (Putra dari Eyang Sarpani yang persemayaman terakhirnya di Makam Keluarga Malo - Jetis - Ponorogo) tidak memberikan ijin kepada selain keluarga keturunan Eyang Hasan Anwar baik dari kelompok manapun untuk mencatut Sebagian dan/atau Seluruh jalur/garis/nasab kami untuk kepentingan kelompok manapun tanpa ijin dan persetujuan dari kami Bani Hasan Anwar Majasem. Kyai Aspani adalah satu-satunya Putra Kyai Askirom dari pernikaha kedua (Nyai Askirom II) yang dimakamkan dimakam keluarga Malo - Jetis - Ponorogo. Segala kepentingan yang terkait dengan Bani Hasan Anwar silahkan menghubungi kami melalui email ke: main-contact@seratus.xyz dan cc ke : refferal.reseller@gmail.com untuk kami teruskan kepada keluarga Bani Hasan Anwar Majasem. Kami akan berusaha merespon Segala Bentuk Komunikasi Publik dikolom komentar pada posting blog di link berikut : https://hasan-anwar-majasem.blogspot.com/20...

Makalah ini menganalisis hubungan antara sistem politik dan ekonomi terhadap kesejahteraan nasional melalui studi komparatif empat model: Skandinavia (demokrasi politik dan ekonomi), Amerika Serikat (demokrasi politik, ekonomi otoritarian), China (politik otoriter, ekonomi demokratis), dan Indonesia (demokrasi prosedural, ekonomi oligarkis). Penelitian ini mengidentifikasi demokrasi ekonomi sebagai kunci utama kesejahteraan, dengan penekanan pada pentingnya UU Antitrust, UU Persaingan Usaha yang Adil, dan kebijakan pro-UMKM. Analisis keuangan komprehensif menunjukkan Indonesia memerlukan investasi USD 28.91 miliar (Rp 456.7 triliun) periode 2026-2030 untuk transformasi ekonomi yang inklusif. Rekomendasi kebijakan berbasis best practice internasional disertakan untuk mencapai target penurunan Gini Coefficient menjadi 0.32 dan tingkat kemiskinan di bawah 5% pada tahun 2030.

EVALUASI SISTEM MONETER BERBASIS EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL

# Analisis Kontroversi Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 2026-2031 Makalah ini menganalisis secara komprehensif ramalan ekonomi John Maynard Keynes yang terkenal: “In the long run we are all dead” sebagaimana dikutip dalam buku Ekonomi Moneter karya Nopirin PhD (1990, hal. 95). Penelitian ini membuktikan bahwa ramalan tersebut bukan sekadar metafora, melainkan prediksi ilmiah tentang potensi kiamat ekonomi global yang dapat terjadi akibat ketidakcocokan fundamental antara sistem moneter uang fiat dengan tingkat bunga di atas nol persen terhadap sistem komputer perbankan modern. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis teori ekonomi makro (GNP = C + I + G + (X-M)), makalah ini menunjukkan bagaimana sistem moneter yang tidak kompatibel dapat memicu kolapsnya infrastruktur listrik nasional, yang pada gilirannya menyebabkan GNP riil = 0 (kiamat ekonomi). Sebagai solusi, makalah ini mengusulkan Sistem Gold Dinar IWE dengan tingkat bunga nol p...

# Analisis Kontroversi Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 2026-2031 By S Willyanto – Independent Analyst ## Konteks dan Urgensi Permasalahan Proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode 2026-2031 telah memicu kontroversi serius terkait transparansi, independensi, dan potensi konflik kepentingan. Tulisan Dr. Chazali H. Situmorang, mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2010-2015, mengungkapkan sejumlah kejanggalan fundamental dalam proses yang dikelola oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025[1][2][3]. Urgensi permasalahan ini tidak dapat diabaikan mengingat besarnya dana publik yang dikelola kedua BPJS. Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2025 mencapai Rp837,26 triliun[4][5][6], sementara BPJS Kesehatan mengelola dana sekitar Rp175 triliun per tahun[7][8]. Total hampir Rp1.000 triliun atau setara dengan sekitar 30% dari ...